Utamakan Perjalanan Dinas Atau Kepentingan Masyarakat Banyak ?

SUARA BUNGO – Sepertinya anggaran kabupaten Bungo pada tahun ini sangat memprihatinkan sampai semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ) yang ada di Bungo harus dipangkas. Permasalahan ini tentu nya bukan permasalahan kecil yang bisa disepelekan oleh Pemerintah Bungo. Pasalnya, dengan kejadian ini bayak honorer di beberapa dinas yang tidak menerima gaji sejak november 2015 lalu dan mengganggu kinerja para SKPD seperti peralatan ATK yang juga turut dipangkas serta menyendat kinerja yang telah dirancang tahun ini.

Namun demikian, yang paling terpenting dengan kondisi saat ini, Kepala Dinas dapat memanfaatkan dana yang ada untuk keperluan pelayanan masyarakat banyak ketimbang harus menggunakan dana yang ada untuk keperluan yang dianggap kurang bermanfaat saat anggaran devisit.

Salah satu sumber terpercaya koran Suara Bute Sarko yang bekerja disalah satu Dinas yang ada di kabupaten Bungo saat dibincangi membenarkan, bahwa dinas mendapat surat edaran terkait pemangkasan anggaran sekitar 58 persen, namun dirinya berharap dengan ada nya pemangkasan tersebut, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan dinas yang dianggap penting.

“memang semua kegiatan itu penting, namun kita harus bisa memanfaatkan dana yang ada untuk keperluan yang lebih penting lagi. Contohnya saja, seperti dana perjalanan Kepala Dinas yang tetap dipertahankan ketimbang keperluan lain, atau selalu menggikuti bimbingan kerja (Bintek), padahal masih banyak keperluan lain yang dianggap penting namun dicoret dengan alasan anggaran defisit dan mendapat potongan anggaran,”paparnya.

Disampaikannya, tidak hanya untuk keperluan orang banyak saja yang kekurangan, namun akibat pemangkasan besar-besaran tersebut pegawai yang bekerja di dinas-dinas pun menjerit karna kekurangan anggara.

“yang dipangkas itu dana untuk kepentingan orang banyak dan kepentingan kantor, kalau untuk kepentingan pimpinan ya tetap saja segitu tak ada pemotongan anggaran,”kesalnya.

Sementara itu,  Sekda Bungo H.Ridwan Is membenarkan, adanya pemangkasan dikarnakan kondisi keuangan dan dana bagi hasil masih dalam kondisi yang terbatas. untuk itu perlu adanya penyesuaian kembali terhadap anggaran yang telah ditetapkan disetiap SKPD.

“benar ada pemangkasan, Pemda telah menyampaikan kepada SKPD supaya membuat rancangan untuk menyesuaikan kembali anggaran yang telah ditetapkan .Mengapa demikian ,kebetulan kita masih awal tahun,supaya antara pendapatan dengan belanja seimbang.itu dilakukan nanti pada saat APBD Perubahan,”kata sekda saat dikonfirmasi.

Disampaikannya, Pemangkasan itu untuk mengantisipasi apa yang telah direncanakan yang tertera dalam anggaran bisa terlaksanakan.

 “.sebenarnya pemotongan 58 persen itu perkiraan sementara.nanti kita sesuaikan kalau memang nanti ada angin segar dari pemerintah pusat,tentu kita sesuaikan kembali,”ungkapnya. (Oni)